Semua Jadi Mudah

Pray . Strive . Sincere

Produk

Luwid Usaha

September 2021 - Sekarang

1.0.1

Aplikasi yang membantu usaha anda dari pencatatan hingga penyajian laporan keuangan/akuntansi hanya dalam beberapa sentuhan.

Sampah Kita

Mei 2022 - Sekarang

Development

Semua orang dapat menyelamatkan lingkungan dan menambah penghasilan melalui sampah.

Siklus

Potensi dan Masalah

Tanpa potensi dan masalah untuk dipecahkan, tidak akan pernah ada produk yang dibuat.

Solusi dan Validasi

Cari solusi terbaik dan validasi langsung ke pengguna.

Produk

Produk hadir untuk memberikan solusi pada potensi dan masalah yang dihadapi pengguna.

Blog

Ini Upaya Pemerintah Lindungi Masyarakat dari Pinjaman Online Ilegal


Pemerintah melalui sejumlah kementerian dan lembaga melakukan upaya bersama untuk memberantas dan menindak tegas praktik-praktik pinjaman online (pinjol) ilegal yang dapat merugikan masyarakat.

"Kita bersama Kapolri, Kementerian Kominfo, Gubernur Bank Indonesia, dan juga Menteri Koperasi dan UKM telah mempunyai perjanjian bersama, surat keputusan bersama, kesepakatan bersama untuk memberantas semua pinjol-pinjol yang ilegal,” ujar Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, dalam keterangan pers usai mengikuti rapat yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Jumat (15/10/2021).

Wimboh mengatakan, upaya pemberantasan juga dilakukan seraya memberikan efek jera kepada penyelenggara pinjol ilegal. “Harus ditutup platformnya dan juga diproses secara hukum, baik bentuknya apapun, mau koperasi, mau payment, mau peer to peer, semua sama. Pemberantasan segera dan masif ini menjadi agenda kita bersama, terutama OJK dan Pak Kapolri, dan juga Pak Kominfo,” ujarnya.

Menurut Wimboh upaya bersama itu dilakukan agar masyarakat tidak terjebak oleh tawaran-tawaran dari pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK. Diungkapkannya, OJK menerima banyak pengaduan dari masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan penyedia pinjaman online ilegal.

"Kita tahu di lapangan, banyak sekali produk-produk pinjaman online yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar di OJK. Kalau ini tidak terdaftar, eksesnya kami lihat banyak sekali laporan masyarakat bahwa suku bunganya tinggi dan juga penagihannya melanggar kaidah, melanggar aturan, melanggar etika,” ungkapnya.

Pembinaan Terhadap Pinjol Terdaftar dan Berizin Saat ini terdapat 107 pinjol terdaftar dan berizin OJK. Wimboh menegaskan, seluruh penyelenggara harus masuk ke dalam asosiasi fintech. “Dalam asosiasi itu digarap bagaimana membina para pelaku ini bisa lebih efektif memberikan pinjaman yang murah, cepat, dan tidak menimbulkan ekses-ekses penagihan yang melanggar kaidah dan melanggar etika. Ada kesepakatan yang sudah dibuat seluruh pelaku ini yang difasilitasi oleh asosiasi,” terangnya.

Ditambahkan Wimboh, pinjol juga dapat memberikan manfaat, dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat secara cepat dan juga luas. Hal tersebut, imbuhnya, sudah berkembang cukup bagus. “Untuk yang sudah terdaftar, terus kami tingkatkan agar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, suku bunga yang lebih murah, dan juga penagihan-penagihan harus tetap ditingkatkan supaya bisa tidak menimbulkan ekses di lapangan,” ujarnya.

Menutup keterangan persnya, Ketua Dewan Komisioner OJK menegaskan bahwa upaya terkait tata kelola pinjaman online akan dilakukan secara bersama oleh kementerian dan lembaga terkait. “Jadi kami akan lebih masif untuk melakukan penanganan pemberantasan dan meningkatkan efektivitas dan pemberian layanan yang lebih baik bagi pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK,” tandasnya.

Sumber : Kementerian Kominfo Republik Indonesia

Kajian Bappenas, Digitalisasi UMKM Sebagai Upaya Bertahan Saat Pandemi



Kementerian PPN/Bappenas baru saja mengeluarkan kajian kebijakan penanggulangan dampak pandemi terhadap UMKM. Salah satu rekomendasi agar UMKM mampu bertahan yaitu dengan bertransformasi digital.

"Pandemi Covid-19 mengakibatkan diberlakukannya pembatasan sosial, pembatasan kegiatan yang bersifat langsung, sehingga membuat UMKM mengalami kesulitan. Salah satu rekomendasi yang ditawarkan dalam kajian ini yaitu melalui digitalisasi UMKM,” terang Pengajar sekaligus Peneliti dari Universitas Indonesia, Hilda Fachrizah saat Diseminasi Kajian Kebijakan Penanggulangan Dampak Covid-19 terhadap UMKM, Rabu (16/12/2020).

Menurutnya, UMKM sebenarnya memiliki daya tahan terhadap gejolak perekonomian. Namun Covid-19 telah membawa kembali krisis perekonomian Indonesia dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan krisis 1997-1998.

"Digitalisasi merupakan suatu yang harus dilakukan, tidak bisa tidak. Karena dalam masa pembatasan ini para UMKM membutuhkan bantuan teknologi digital untuk tetap menunjang kegiatan operasional,” tandasnya.

Hasil survei menunjukkan, sebagian besar UMKM mengalami kesulitan baik dari segi keuangan maupun non-keuangan. Penurunan tingkat pemesanan, sulitnya distribusi, dan sulitnya memperoleh bahan baku mengakibatkan UMKM yang terdampak kesulitan untuk membayar biaya-biaya tetap dan sebagian harus menurunkan jumlah pekerja.

Berikut hasil survei Bappenas “Kajian Kebijakan Penanggulangan Dampak Covid-19 terhadap UMKM” dapat diunduh melalui tautan di bawah ini.

Untuk mendukung kajian, dilakukan survei pada lima sektor utama UMKM. Pada lima sektor tersebut terlihat bahwa bantuan peningkatan SDM digital dan infrastruktur internet dibutuhkan UMKM untuk bertahan pada masa pandemi, seperti terlihat di tabel berikut.

No  SektorBantuan SDM Kemampuan DigitalBantuan Infrastruktur Internet
1.Pertanian, Perikanan, dan Perkebunan5,91 %5, 23%
2.Industri Pengolahan11, 05 %9, 51 %
3.Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi serta Perawatan Mobil dan Sepeda Motor11,99 %11,18 %
4.Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum10,92 %12,38 %
5.Pengangkutan, Pergudangan dan jasa lainnya18,86 %16,37 %

Merujuk hasil survei tersebut, perlu didorong terbangunnya infrastruktur TIK yang memadai di seluruh wilayah Indonesia. “Hal tersebut guna mendukung digitalisasi UMKM, khususnya dalam hal pemasaran produk UMKM secara daring,” saran Hilda.

Sebagai informasi, Ditjen Aptika Kemkominfo melalui Direktorat Ekonomi Digital juga sedang melakukan kajian mengenai strategi UMKM Online Indonesia untuk bisa naik kelas (scale up). Hasil kajian itu diharapkan dapat membantu pengambil kebijakan mengambil langkah yang paling efektif dalam membesarkan para pelaku UMKM.

Sementara itu Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi Kementerian PPN/Bappenas, Ahmad Dading Gunadi mengatakan, latar belakang kajian karena melihat banyak UMKM terdampak negatif pandemi Covid-19.

"Sehingga dibutuhkan kebijakan yang lebih responsif untuk mengatasinya. Perlu ada kebijakan yang baik dan cepat agar UMKM dapat bertahan di masa pandemi, bahkan pasca pandemi,” tuturnya.

Senada dengan Hilda, ia juga menggarisbawahi masalah digitalisasi UMKM. Menurutnya digitalisasi UMKM merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi UMKM di masa pandemi ini.

Kajian ini menurutnya dapat menjadi bagian dari base line ke depan mengenai kebijakan apa yang bisa dilakukan untuk mempercepat pemulihan UMKM. “Tidak ada yang tahu dengan pasti kapan Covid-19 bisa sepenuhnya hilang, oleh karenanya kita harus memiliki kemampuan untuk bisa bertahan,” pungkas Ahmad. (lry)

Sumber : Kementerian Kominfo Republik Indonesia

Mengenal Progressive Web Apps (PWA)


Hal yang membuat saya tertarik ingin tahu lebih jauh dari PWA ini adalah :

Andal

PWA ini dapat berjalan secara online maupun offline (tidak ada koneksi internet) tergantung dari fungsionalitas yang kita berikan ketika aplikasi sedang offline.

Responsive

Memberikan pengalaman yang menyenangkan kepada pengguna karena mampu menyesuaikan dengan berbagai macam ukuran layar.

Tampilan yang menarik

Mempunyai ikon aplikasi yang tampil pada layar komputer / smartphone dan juga dapat memberikan notifikasi / peringatan kepada pian.

Aman

PWA secara default aman untuk digunakan, teknologi PWA ini mengharuskan aplikasi berjalan pada HTTPS.

Dan yang paling membuat saya penasaran untuk mempelajarinya adalah ‘one app , every platform’. Dan itu membuat kita jadi lebih fokus pada satu platform pengembangan aplikasi.

Beberapa raksasa industri yang sudah menggunakan PWA adalah :
- Forbes
- Twitter
- Uber
- Starbucks

Sumber : Vaadin

Kutipan

Kolaborasi Bersama Kami ?

Kontak Kami

ADMIN
+62 851 56985863
Banjarmasin, Indonesia